contoh artikel salah dalam menggunakan bahasa Indonesia

Artikel  1

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan peringkat terbaik II dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kementerian PU mendapatkan nilai 80,291 persen untuk kategori Badan Publik Kementerian dan Lembaga Negara. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono kepada Menteri PU, Djoko Kirmanto di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis (12/12).

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk peringkat I dan III masing-masing diberikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Selain kategori BP Kementerian dan Lembaga Negara, penghargaan serupa juga diberikan untuk kategori Badan Publik Provinsi, Badan Publik BUMN dan Partai Politik Nasional.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono menyebutkan tujuan penghargaan tersebut adalah  mengetahui tingkat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan Badan Publik.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik  pada tahun ini menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan Publik. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Publik itu sendiri dilakukan verifikasi berupa visitasi dan wawancara setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website Badan Publik dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner.

Penggunaan metode self-assessment ini dipilih oleh Komisi Informasi Pusat atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme untuk mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dalam mengelola informasi publik. Metode ini lazim dilakukan untuk menilai kemajuan dan kinerja dari suatu unit kerja.(puskom) (adv).

Artikel 2

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun sebanyak lima jembatan layang atau terowongan di pelintasan kereta api. Pembangunan itu akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

"Titik-titiknya di Madiun, Kartini, Permata Hijau, Bintaro, dan Ulujami," kata Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Wahyu Wijayanto di Balaikota Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Untuk pembangunan jembatan layang akan dilakukan di pelintasan KA Bintaro, Permata Hijau, dan Kartini. Tiap-tiap pengerjaan diprediksi akan memakan waktu hingga sepuluh bulan.

Anggaran yang dialokasikan untuk tiap pembangunan jembatan layang maupun terowongan sekitar Rp 25-30 miliar. Pembangunan jembatan layang di pelintasan Bintaro menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal 2014 mendatang.

Konsep yang dipergunakan dalam pembangunan jembatan layang Bintaro adalah konsep rancang bangun. Program itu dirancang langsung oleh peserta tender, dan mereka langsung membangunnya.

"Yang membuat perencanaan teknis langsung dilakukan oleh calon pelaksana program bukan konsultan khusus dari Dinas PU," ujarnya.

Proyek itu menjadi prioritas sebab telah berulang kali terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta dan kendaraan bermotor lainnya. Baru-baru ini, pada Senin (9/12/2013) lalu telah terjadi kecelakaan kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang-Bintaro dengan truk tangki bermuatan bahan bakar minyak (BBM). Tujuh orang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Artikel 3

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan dipenuhi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi berjanji akan membebaskan lahan untuk membuatunderpass (terowongan) dan fly over (jalan layang).

"Tahun depan akan ada pembebasan lahan soal itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Kendati demikian, Jokowi mengaku tidak hafal berapa total luas lahan di tiga pelintasan kereta yang akan dibebaskan tersebut. Ia menyerahkannya kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Jokowi mengaku, pembebasan lahan tersebut memang telah direncanakan sejak awal tahun 2013. Pembebasan lahan itu pun disesuaikan dengan rencana pembangunan jalan layang atau terowongan di pintu pelintasan kereta oleh Kementerian PU untuk mengurangi macet dan mengurangi angka kecelakaan di pintu pelintasan rel.

"Pokoknya kita rampungin sesegera mungkin supaya habis itu langsung dikerjakan (oleh Kementerian PU) siang dan malam," ujarnya.

Pembebasan lahan yang diminta Kementerian PU ada di tiga pintu pelintasan kereta, yakni di Jalan Latumenten, Jalan Sulawesi, dan Jalan RE Martadinata. Tanpa pembebasan lahan itu, pembangunan jalan layang atau terowongan di pelintasan kereta tersebut tak bisa dilaksanakan Kementerian PU.

Artikel 4

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada jalur kereta api, seharusnya tidak boleh ada perlintasan sebidang yang mempertemukan antara rel kereta dan jalanan bagi kendaraan. Hal ini karena rawan akan kecelakaan, mengingat perilaku berkendara masyarakat masih sangat minim.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Sukendar Mulya menjelaskan, seharusnya dibangun underpassatau flyover agar kendaraan umum tidak melewati jalur kereta. Di negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura, kata Sukendar, sudah tidak ada perlintasan sebidang.

"Memang harusnya dibangun ke atas (flyover) atau ke bawah (underpass)," kata Sukendar ketika dihubungi, Rabu (13/11/2013).

Pembahasan ini, sambung Sukendar, sebenarnya sudah lama dibicarakan. Namun, hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Untuk perizinan pembangunannya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian.

Ia juga menyesalkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga masih tinggi angka kecelakaan di 549 perlintasan sebidang yang ada di Jakarta. Perlintasan ini baik resmi maupun tidak resmi.

"Kesadaran masyarakatnya juga perlu ditingkatkan. Palang sudah turun jangan suka nerobos," pungkasnya.

Artikel 5

BOGOR, KOMPAS.com — Sejak pagi, sekitar 100 hingga 200 orang berunjuk rasa memblokade Stasiun Cilebut, Cilebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (17/12/2013). Mereka menolak penutupan pelintasan di dalam Stasiun Cilebut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Warga merasa amat membutuhkan pelintasan sebagai jalan pintas dari permukiman ke Jalan Raya Cilebut Bojonggede.

Aksi warga hingga pukul 10.15 ini mengganggu kelancaran operasional dua Commuter Line tujuan Stasiun Jakarta Kota. KRL harus berhenti beberapa menit sampai petugas menyingkirkan warga dari rel.